Oleh: Iswara N Raditya || 12 Oktober 2017
Kerajaan Tanah Hitu dan Jurang Dua Agama di
Maluku
 |
| Ilustrasi Belanda di Maluku. FOTO/wikicommon |
Kerajaan Tanah Hitu merupakan salah satu pemerintahan Islam pertama di Maluku sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat.
Pertempuran besar terjadi di Maluku pada dekade kedua abad ke-16 itu
dikenal dengan nama Perang Hitu I. Kedatangan Portugis memicu pertikaian dengan
kerajaan Islam yang sudah berdiri sejak 1470, yakni Tanah Hitu, dengan pusat
pemerintahan terletak tidak jauh dari Ambon, tepatnya di daerah Leihitu.
Perang ini dimulai sejak 1520 dan berlangsung lama. Dalam prosesnya,
Tanah Hitu sebenarnya mulai kelelahan menghadapi Portugis. Hingga akhirnya,
datang bantuan dari Jawa yang dikirimkan Ratu Kalinyamat pada 1565. Ia adalah
pemimpin Jepara yang juga putri penguasa Kesultanan Demak, Sultan Trenggana
(M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, 2008:69).
Armada bantuan itu sangat berarti bagi Kerajaan Tanah Hitu. Buktinya,
pada 1575 atau genap 10 warsa setelah kedatangan pasukan dari Jepara, Portugis
menyerah sehingga harus angkat kaki dari Maluku secara bertahap dan baru tuntas
sepenuhnya pada 1605. Setidaknya untuk sementara, wilayah Tanah Hitu yang kaya
rempah-rempah itu kembali aman.
Kendati kalah, Portugis terlanjur menanamkan pengaruhnya di Maluku,
termasuk menyebarkan agama Katolik –ditambah kehadiran kaum misionaris Kristen
Spanyol pada 1546. Tak hanya itu, Portugis sebenarnya tidak benar-benar terusir
dari Maluku. Mereka sempat mendirikan benteng di Teluk Ambon pada 1575 dan
mengembangkan ajaran Katolik di kawasan itu serta daerah-daerah sekitarnya.
Situasi ini membuat Maluku seolah terbagi dua dalam konteks keyakinan
beragama: pemeluk Islam terpusat di bagian utara, termasuk wilayah Tanah Hitu,
sedangkan di sisi selatan, terutama Ambon, didominasi umat Kristiani.
Empat Pilar Tanah Hitu
Sebelum Kerajaan Tanah Hitu berdiri, agama Islam sudah masuk ke wilayah
Kepulauan Maluku sejak awal abad ke-13, namun di bagian utara atau yang kini
menjadi wilayah Provinsi Maluku Utara. Pembawanya adalah seorang Arab bernama
Jafar Sadek (Maluku Utara: Perjalanan Sejarah 1250-1800, 2002:19).
Jafar Sadek menikahi wanita setempat, dan anak-anak dari pernikahan ini
kemudian mendirikan empat kerajaan di Maluku Utara, yaitu Jailolo, Tidore,
Ternate, dan Bacan. Keempat pemerintahan Islam ini dikenal dengan istilah
Moluku Kie Raha atau “Persekutuan 4 Kesultanan”.
Agama Islam yang sudah dianut masyarakat Maluku Utara pun menjalar ke
pulau-pulau lain di sisi selatan. Tahun 1465, tokoh Islam dari Kerajaan Jailolo
bernama Jamilu beserta para pengikutnya datang ke wilayah Hitu dan mendirikan
pemerintahan kecil di situ.
Baca Juga: Baabullah, Sutan TernateSang Penakluk
Jamilu dari Jailolo ternyata bukan satu-satunya yang menginjakkan kaki
di tanah Hitu. Ada tiga rombongan lain yang datang ke Hitu dari tempat berbeda.
Sama seperti kelompok Jamilu, mereka juga sudah memeluk agama Islam. Keempat
kelompok ini kemudian dikenal dengan nama Empat Perdana (R.Z. Leirissa, et.al.,
Sejarah Kebudayaan Maluku, 1999:27).
Kelompok Jamilu adalah rombongan ketiga yang tiba di Tanah Hitu.
Sedangkan rombongan pertama adalah kelompok pimpinan Pattisilang Binaur. Mereka
datang dari Gunung Binaya (Pulau Seram bagian barat), dan mendirikan negeri di
Hitu bernama Soupele.
Empat Perdana yang kedua adalah rombongan yang dipimpin oleh dua orang
ulama bersaudara bernama Pattikawa (Kyai Daud) dan Pattituri (Kyai Turi).
Keduanya disebut-sebut masih keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti
Muhammad. Di Hitu, kelompok ini membangun negeri di pesisir bernama Wapaliti.
Setelah rombongan Jamilu yang merupakan kelompok ketiga, kemudian tiba
rombongan keempat dari Pulau Seram bagian timur. Kelompok ini dipimpin oleh Kie
Patti (Patih Putih) yang mendirikan negeri di Hitu dengan nama Olong. Kie Patti
pernah belajar tata pemerintahan di Tuban, Jawa Timur (Woro Miswati,
Kerajaan-Kerajaan Nusantara, 2011:26).
Kerajaan Islam-Demokratis
Sempat terjadi saling tikai di antara para kelompok pendatang di Hitu
itu. Namun, atas saran Jamilu yang berperan sebagai mediator, keempat unsur
Empat Perdana tersebut akhirnya sepakat berdamai. Bahkan, mereka setuju
meleburkan diri menjadi satu kerajaan dengan pemerintahan Islam. Inilah
kelahiran Kerajaan Tanah Hitu, kerajaan Islam pertama di Kepulauan Maluku
bagian selatan.
Lahirnya Kerajaan Tanah Hitu ini tidak terlepas dari proses demokrasi
dengan diterapkannya konsep musyawarah untuk mufakat. Atas persetujuan empat
unsur yang berbeda, maka disepakati bahwa yang dinobatkan sebagai raja pertama
Tanah Hitu adalah Zainal Abidin, putra Kyai Turi. Zainal Abidin memerintah
mulai tahun 1470 dengan gelar Upu Latu Sitania (Sejarah Sosial Kerajaan Hitu
Ambon, 2012).
Baca Juga: Belanda Melepas Manhattan Demi Pulau Kecil di Maluku
Kerajaan baru ini semakin kuat setelah negeri-negeri lainnya yang lebih
kecil turut bergabung, yakni Tomu, Hunut, dan Masapal. Dengan demikian, ada
tujuh unsur pilar Kerajaan Tanah Hitu, yang terhimpun dalam satu tatanan adat
yang dikenal dengan istilah Uli Halawan atau Persekutuan Emas.
Persatuan memang sangat diperlukan mengingat wilayah Tanah Hitu sangat
kaya akan rempah-rempah dan kemudian menjadi pasar dagang yang amat ramai. Para
saudagar dari Jawa, Melayu, bahkan Cina, Arab, hingga Persia, berdatangan untuk
berdagang. Faktor ini pula yang membuat bangsa Portugis berambisi ingin
menguasai Tanah Hitu kendati gagal.
Dilenyapkan Bangsa Kolonial
Setelah Portugis mundur, giliran orang-orang Belanda yang datang pada
akhir abad ke-16. Mereka rupanya lebih cerdik dari Portugis dengan mendirikan
benteng pertahanan di sisi barat terluar wilayah Kerajaan Tanah Hitu. Bahkan,
Belanda berhasil menduduki Ambon pada 1605 tak lama setelah terbentuknya VOC
tiga tahun sebelumnya (Sejarah Daerah Maluku, 1976:67).
Setelah sempat terjadi rangkaian pertikaian kecil, pecahlah perang besar
di Maluku untuk kedua kalinya. Pertempuran ini dikenal dengan nama Perang Hitu
II yang berlangsung selama satu dekade, dari 1634 hingga 1643 (Ziwar Effendi,
Hukum Adat Ambon Lease, 1987:4). Perang ini disebut juga sebagai Perang Kapaha
atau Perang Wawane yang dipimpin oleh Kapiten Pattiwane, panglima perang Tanah
Hitu.
Kemenangan yang pernah diraih atas Portugis ternyata gagal diulangi.
Kali ini Belanda alias VOC pemenangnya. Hampir seluruh wilayah kerajaan
diambil-alih oleh VOC yang melanjutkan dominasinya dengan menerapkan monopoli
perdagangan rempah-rempah di Tanah Hitu, juga seluruh Maluku.
Baca Juga: Tamatnya Kerajaan KristenPertama di Nusantara
Setelah Kapiten Pattiwane kalah, perlawanan sempat dilanjutkan oleh
Kapten Teluka Besi namun hanya sanggup bertahan selama 3 tahun. Sejak 1646, VOC
mengangkat beberapa penguasa lokal yang merupakan orang pilihannya untuk
semakin melemahkan Kerajaan Tanah Hitu. Hingga akhirnya, Kerajaan Tanah Hitu
pun benar-benar runtuh setelah raja pamungkasnya, Hunilamu bergelar Latu
Sitania VI, meninggal dunia pada 1682. Belanda yang berpusat di Ambon
sepenuhnya menguasai Tanah Hitu hingga ratusan tahun kemudian.
Kerajaan Tanah Hitu adalah perintis pemerintahan Islam di Kepulauan Maluku bagian selatan.
_________________________________________
Reporter :
Iswara N Raditya
Penulis :
Iswara N Raditya
Editor : Zen RS
Editor : Zen RS