Polarisasi Politik


Salah satu dampak dari polarisasi politik yakni dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan keputusan yang berbasis kepentingan rakyat dan memperkuat posisi satu pihak yang terlibat dalam polarisasi maupun berakibat pada terjadinya konflik politik antar generasi ditengah-tengah masyarakat..

Fenomena polarisasi ini ditandai dengan terpecahnya komitmen masyarakat, akibat dari kepentingan-kepentingan yang tak sejalan dan searah..

Jika konflik kepentingan ini terjadi, maka berpotensi pada terpecahnya kehendak masyarakat karena hanya lebih menguntungkan/memperkaya salah satu pihak (aktor) yang merasa paling benar dan kuat dibandingkan dengan bagaimana cara mendistribusikan kesadaran atas kehendak kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kompleks.


Selain itu, terjadinya polarisasi politik ini dapat menyebabkan turunnya kredibilitas politik dan bahkan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat yang intoleran terhadap aktor politik dalam sistem politik..

Related Posts:

Kecerdasan & HAK DEMOKRASI



Menjelang momentum pemilu 2024 mendatang menghadirkan warna-warni dari banyak peserta pemilu (calon wakil rakyat) yang tampil bergairah dari berbagai kader partai hingga kian muncul diberanda-beranda akun media sosial.
Meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) telah menghimbau bahwa: “peserta pemilu atau partai politik harus menahan diri untuk melakukan kampanye sebelum waktunya”, hal tersebut tidaklah menghalangi dukungan dan pujian serta doa yang berhamburan membanjiri isi kolom komentar.

Hal yang tak terhindarkan adalah fenomena dimanika politik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat (basis politik). Menyikapi hal tersebut tentu tak terlepas dari kecenderungan pengalaman masyarakat terhadap pesta demokrasi politik tahun 2019 bahkan tahun-tahun sebelumnya.

Apa yang seharusnya menjadi kategori rakyat untuk menilai dan memilih peserta pemilu adalah hal yang perlu direnungkan bersama sedari dini demi keinginan dan kebutuhan serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui kualifikasi calon wakil rakyat yang dapat dipercayai untuk mampu merubah nasib rakyat dalam amanah kesejahteraan secara aspiratif, akomodatif maupun selektif.

Terlepas dari itu, pertanggungjawaban aktor politik sebagai peserta pemilu (calon wakil rakyat) setidaknya dapat dipublikasikan secara terbuka dan bukan hanya sebatas pemanjangan pamplet-pamflet simpul dukungan semata, melainkan keharusan dari peserta pemilu yang diusung oleh partai mampu menyampaikan ‘NARASI POLITIK’ secara bebas dan terbuka untuk seluruh elemen masyarakat agar masyarakat secara kolektif dapat menilai dengan cermat peserta pemilu yang memiliki kemampuan maupun potensi kualitas sumberdaya manusia untum menjadi wakil rakyat nantinya.

Sesuai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal mana telah menetapkan masa kampanye Pemilu tahun 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang sampai dengan 10 Februari 2024. Dengan demikian masa Kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari, waktu yang terbilang cepat dan singkat digunakan oleh peserta pemilu.

Hal yang sangat penting adalah: Pastikan Hak Demokrasi dan Kebebasan Memilih oleh rakyat dilandasi dengan Kecerdasan untuk menilai dan memilih Calon Wakil Rakyat.

Related Posts:

KUASA RAKYAT NYATA ADANYA - Rakyat bersatu tak bisa di kalahkan





Konsolidasi aksi masa dalam agenda penyebarluasan kesadaran masa untuk menuju perlawanan sepanjang masa harus terus berlanjut sewalaupun di depan mata praktik eksploitasi, akumulasi dan ekspansi kekuasaan terus berlangsung di atas kesengsaraan rakyat.

Selama kita menelusuri realitas sosial maka selama itu pula kita akan menemukan titik terang tentang problem kerakyatan sebagai delih awal untuk membangun benteng dalam mengkanter aksi otoritarianisme dan kediktatoran para penguasa, yang kian mematikan keasadaran masa dalam melakukan aksi masa menuju gerakan masa dalam mencapai Revolusi.
Tak bisa untuk kita pungkiri bahwa sebagian dari pemuda dari seluruh pemuda yang ada telah terkungkung dengan sifat acuh ta acuh oleh penyebarluasan paham oligarki yang telah di kembang biakan oleh penguasa yang sedang melangsungkan penindasan.

Juga tidak bisa untuk kita pungkiri di kala kita menyaksikan para kaum intelektual yang dulunya begitu semangat menemba ilmu di mana-mana namun kini berbalik arah untuk menjadi gerbong oligarki baru.

Realitas yang amat rebah-rebahan ini terus meloloskan hasrat politik komunalistik yang hendak mengatur ruang kehidupan rakyat dengan kemandulan konstitusi.
 
Sehingga di tengah kebingungan ini kekuasaan politik hari-hari terus berusaha untuk  menarik keuntungan sebesar-besarnya, Tetapi berdiri di atas politik picik lagi licik, tak etis jika terus di biarkan oleh pemuda yang berpikir dan berptindak maka hanya ada satu kata "LAWAN".

Tapi percayalah selama analisis kita masih terawat dengan ideologi yang jelas untuk memberlangsungkan agenda penyusunan penjelasan secara sistematis tentang revolusi untuk melangsungkan pembebasan oleh kelas tertindas untuk kelas tertindas dan dalam konteks ketertindasan masing-masing.  
Maka selama itu juga kekuasaan itu akan tampak mulai kehilangan keseimbangan, entah akan tergelicir ke dalam lumpur, atau tersesat di gurun pasir, kekuasaan itu akan tampak kelelahan untuk bertahan, tinggal sedikit dan itu bergantung pada cara kita memompa kesadaran masa untuk menuju aksi masa dalam menuntuskan berbagai masalah kerakyatan.

"Nyalakan Kesadaran untuk menuju Rakyat Kuasa"

MAJU ATAU HILANG UNTUK SELAMANYA,
SIAPKAN BARISAN DAN SIAP TUK MELAWAN.

#ProDemokrasiLengserkanOligarki

Related Posts:

Antara: PERUBAHAN dan PERUMPAMAAN


Khusus dengan angan-angan yang pernah di gaungkan pada sekujur tubuh sosial-politik, Kini mengingatkan kita akan janji-janji "PERUBAHAN" yang pernah di sampaikan dengan lisan yang hampir mengikat leher dan lidah hingga nyaris berhenti untuk bernapas, demi dapat menyampaikan SLOGAM PERUBAHAN" pada rakyat banyak.

Melalui hal itu, retorika dan hiruk-pikuk seputar isu “PERUBAHAN” kian terasa mengesankan sebagai sebuah jalan untuk mendapatkan jabatan politik oleh penguasa yang sedang hilang ingatan.

Begitu pula dengan semangat pemuda yang dulunya sangat proaktif dengan semangat yang membara dan menyala di dalam dunia gerakan dengan "SLOGAM PERUBAHAN", kini seolah-olah sedang merajut lumbung oligarki baru, akibatnya, "SLOGAM PERUBAHAN" yang pernah di gaungkan oleh "PEMUDA DAN PENGUASA", kini seakan-akan menjadi stempel politik untuk menjatuhkan lawan politik di waktu momen-momet tertentu.


Jikalaulah seperti ini posisi pemuda serta skenario penguasa dalam memenangkan kontestasi politik, maka secepatnya rakyat harus menformulasikan konsep dasar perjuangan baru untuk mendalami lebih dalam lagi tentang isu "PERUBAHAN", sebab praktik penguasa sekarang ini seolah-olah menunjukan mitos trauma dari takdir historis yang di pernah terlewatkannya dalam carut-marutnya dunia perpolitikan.

Perlu di tekankan bahwa disinilah sebenarnya pemuda di uji akan kesungguhannya dalam melihat dan mengawal kebijakan penguasa, dan disini pula pemuda harus perlahan lahan kembali kepada ketajaman pikiran, kehalusan perasaan dan kekokohan kemauan untuk memeriksa segala konsekuensi jabatan politik yang penuh dengan kontradiksi moral sekarang ini.

Sebab urgensinya kebijakan penguasa dan posisi pemuda adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat di atas tuntutan keadilan serta SLOGAM PERUBAHAN yang sempat di teriakan di jalanan maupun yang di sampaikan pada panggung politik di saat itu.


Perlu di pahami, bahwa penguasa yang mengeksploitasi di dalam sistem ideologi apapun, pasti menyengsarakan rakyat. Demikianlah posisi pemuda yang tidak netralitas dalam melihat dan menalar tatanan sosial pasti tidak akan dapat menyelamatkan demokrasi, malah akan membiarkan demokrasi itu terlilit dalam cengkraman oligarki.

Jadi di atas kedewasaan pikiran dan keteguhan tindakan, Kita harus memastikan bahwa penguasa yang sadar dan arah gerakan pemuda yang telah teruji netralitasnya dalam memandang fenomena yang ada, maka percayalah di situ kita akan mudah dalam menyusun kombinasi yang paling rasional antara peran pemuda dan peran penguasa dalam mengatasi problem kerakyatan untuk meraih PERUBAHAN yang telah di janjikan sebagai adanya.

Ingatlah, "REVOLUSI ADALAH PRAKTEK"

Tugas pergerakan adalah menyusun penjelasan sistematis tentang revolusi untuk membelangsungkan pembebasan terhadap penindasan oleh kelas tertindas dan dalam konteks ketertindasan masing-masing.


#MENOLAKTUNDUKMENUNTUTTANGGUNGJAWAB
#ProDemokrasiLawanOligarki

Related Posts: